Senin, 16 Juli 2018 |
»Selamat Datang Di Website Resmi KPU Kota Serang »SUKSESKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

MENU UTAMA

Galeri Foto

  • SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
  • Rapat Internal Mingguan KPU Kota Serang
  • Penyerahan Vermin Perbaikan Berkas Bapaslon Agus Irawan dan Samsul Bahri
  • Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 4 Kota Serang
  • Rapat Kerja Pencermatan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Serang Pada Pemilu 2019
  • Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pada UPT Pendidikan Walantaka Dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2018
  • Sosialisasi Pemilih Pemula Ke MAN 1 Kota Serang
  • Sosialisasi Pilkada Kota Serang bersama PMI Kota Serang
  • Sosialisasi Pemilih Pemula Ke SMA Negeri 7 Kota Serang
  • Sosialisasi Pemilih Pemula Ke SMK Negeri 4 Kota Serang

PRODUK HUKUM

Berita

5 Catatan Jelang Pilkada

Sabtu, 09 September 2017 14:15:32 wib Dibaca: 108 Pengunjung

SERANG - Setidaknya ada 5 catatan penting yang harus diperhatikan KPU yang hendak menggelar pilkada 2018 mendatang. Pertama adalah mengenai kerumitan dan validasi penyusunan DPT. Kedua soal manajerial tahapan pencalonan. Ketiga berkaitan dengan kecakapan personel badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Keempat yakni tata kelola keuangan. Dan terakhir soal etika dan integritas komisioner serta jajaran sekretariat.
Demikian kesimpulan diskusi penguatan kelembagaan yang digelar KPU Kota Serang, 7-8 September 2017, di Jayakarta Hotel Anyer.
Didapuk sebagai pembicara diskusi adalah Anggota KPU Banten Enan Nadia, Anggota Bawaslu Banten Eka Satialaksmana, dan Koordinator JRDP Nana Subana.
"Etika itu harus dibangun bukan saja antar internal KPU tapi juga keluar. Bagaimana kita melayani seluruh kontestan pemilu dan pilkada dengan sama tanpa perbedaan. Saya ingatkan agar KPU jangan terjebak pada pragmatisme. Karena ruang itu terbuka saat tahapan sedang berlangsung. Hal lain, kami terus mendorong agar spirit transparansi menjadi keseharian kerja KPU. Tidak boleh ada satupun dokumen yang dirahasiakan," kata Enan.
Eka menyoroti soal akurasi DPT dan pencalonan. Menurut temuan Bawaslu, masih ada pelanggaran administratif dan substantif dalam penyusunan DPT. Contohnya masih banyak PPK yang tidak memasang DPT di tempat umum. Terlebih saat hari H pemunguatan suara diketahui masih banyak warga yang memilih menggunakan KTP Elektronik karena namanya tidak ada di DPT. Padahal aturannya, tidak boleh seorang pemilih kehilangan hak pilihnya karena kelalaian penyelenggara pemilu.
"Soal pencalonan yang paling krodit adalah mengenai penanganan calon perseorangan. KPU harus membuat standar yang jelas. Jangan kemudian dukungan KTP terus berdatangan saat waktu penyerahan sudah berakhir. Ketentuan soal verifikasi faktual juga harus dipertegas. Jangan karena warga mengaku tidak mendukung tapi tidak mau menandatangani berkas dianggap mendukung. Padahal jelas dia menyatakan tidak mendukung," kata Eka.
Nana menuturkan, dalam analisa JRDP, pola rekrutmen badan ad hoc berikut bimtek dan supervisinya harus diperkuat.
"Ada banyak SOP yang tidak jalan di lapangan. Soal penempelan stiker coklit, soal pengisian form C1, soal pemasangan APK. Ini mesti ada yang keliru saat bimtek atau sosialisasi. Ini PR besar KPU ke depan," kata Nana.
Saat pengarahan dari komisioner, Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kota Serang Akhmad Syarifudin menegaskan agar semua pihak patuh terhadap SOP tata kelola keuangan. Tidak boleh ada pihak yang mencampuri proses pengadaan barang dan jasa. Karena untuk itu KPU sudah menjalin kesepahaman dengan Kejari. "Mari kita tekadkan menghasilkan pilkada yang sukses, tanpa ekses."
Pada sesi dialog, Kasubag Program dan Data KPU Kota Serang Kuswanto mengusulkan perlu ada ketegasan mengenai syarat pemilih. Banyaknya pemilh yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik menjadi beban tersendiri bagi KPU. 
Kegiatan penguatan kelembagaan ini juga diisi dengan sharing antar Kasubag, penyusunan draft juklak juknis, serta menampung usulan staf mengenai pola kerja KPU. (*)

Top