Selasa, 26 September 2017 |
»Selamat Datang Di Website Resmi KPU Kota Serang »SUKSESKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

MENU UTAMA

Galeri Foto

  • Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Serang tentang Penandatanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
  • Rapat Mingguan Rutin KPU Kota Serang
  • Menghadiri Undangan Kegiatan Uji Coba Penyusunan E-Lapkin Di Lingkungan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
  • Undangan Rapat Koordinasi Ke KPU Provinsi Banten
  • Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Persatuan Guru Republik Indonesia pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
  • Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Persatuan Guru Republik Indonesia pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
  • Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Persatuan Guru Republik Indonesia pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
  • Kang Damlih (Maskot Pilkada Kota Serang 2018)
  • Kang Damlih (Maskot Pilkada Kota Serang 2018)
  • Kang Damlih (Maskot Pilkada Kota Serang 2018)

PRODUK HUKUM

Berita

Dukungan Minimal Calon Perseorangan 38.700

Senin, 11 September 2017 10:43:56 wib Dibaca: 31 Pengunjung
RAPAT PLENO

SERANG - KPU Kota Serang melaksanakan rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT pemilu/pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan calon perseorangan, Minggu 10 September 2017. Pleno dilakukan terbuka dihadiri oleh Komisioner KPU Banten Enan Nadia, Kepala Disdukcapil Kota Serang Ipiyanto, dan ketua serta anggota Panwaslu Kota Serang.
Pada rapat pleno, KPU memutuskan batas minimal dukungan calon perseorangan untuk Pilkada Kota Serang 2018 adalah sebanyak 38.700.
"Angka itu diperoleh dari hasil pengkalian antara 8,5 persen dengan DPT terakhir yakni 455.291. Jumlahnya 38.699,735, dubulatkan menjadi 38.700. DPT itu adalah DPT saat Pilkada Banten 2017. Sementara persentase 8,5 persen adalah perwujudan dari pasal 10 ayat 1 huruf B Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Pada pasal itu disebutkan, jumlah penduduk saat DPT ditetapkan antara 250.000 hingga 500.000, maka persentase dukungannya 8,5 persen. Berdasarkan data DP4 semester 1 tahun 2016, jumlah penduduk Kota Serang adalah 440.915, terdiri dari laki-laki 224.620, perempuan 216.295," kata Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM, saat memandu jalannya rapat pleno.
Terkait sebaran dukungan, sesuai ketentuan adalah 50 persen lebih dari jumlah kecamatan. Itu artinya untuk Kota Serang dukungan minimal harus ada di 4 kecamatan. "Pasca pleno ini kami akan melakukan sosialisasi agar ada pemahaman yang sama dari semua stakeholder. Tanggal 25 hingga 29 November adalah waktu penyerahan dukungan bagi calon perseorangan. Setelah itu KPU melakukan verifikasi penghitungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual di lapangan."
Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menegaskan, belajar dari Pilkada Banten 2017 lalu, pihaknya akan melakukan strategi pengawasan yang lebih ketat pada tahapan calon perseorangan. "Saat penghitungan dan input data dukungan akan kami pantau melekat. Sehingga nanti bisa meminimalisasi adanya dukungan bermasalah saat verifikasi faktual. KPU kami sarankan untuk membuat standar pelayanan pada tahap ini. Agar tidak ada kasus misalnya waktu penyerahan dukungan sudah ditutup, tapi timses masih saja diberi kesempatan menyerahkan hardcopy dukungan," kata Rudi.
Kepala Disdukcapil Kota Serang Ipiyanto menuturkan, terkait regulasi baru dimana pemilih pemula yang belum masuk DPT boleh memberikan dukuangan, pihaknya meminta KPU mempertegas tata cara dukungan itu. "Karena kan mereka belum punya KTP. Yang berlaku sekarang adalah Kartu Identitas Anak (KIA). Apakah KIA itu berlaku atau tidak, ini butuh ketegasan KPU agar di lapangan ada kesamaan persepsi juga dengan Panwaslu," kata Ipiyanto.
Anggota KPU Banten Enan Nadia menghimbau KPU Kota Serang mentaati SE KPU RI No 515 tahun 2017 tentang tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan.
"Di SE 515 itu ada perintah agar KPU mensosialisasikan hasil rapat pleno ini. Hal lain, KPU juga harus menyiapkan tenaga operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Berbeda dengan pilkada 2017 lalu, 2018 mendatang input dukungan ke Silon dilakukan oleh KPU. Bukan oleh timses pasangan calon independen. Begitupun nanti selesai verifikasi faktual. KPU wajib menginput data pendukung calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat," kata Enan.
Rapat pleno di akhiri dengan penandatanganan surat keputusan yang kemudian diserahkan kepada KPU Banten, Panwaslu, dan Disdukcapil. (*)

             

LAINNYA

Top